Header Ads

test

Ustaz Abdul Somad Ceramah Soal Utang, Warganet Anggap Sindir Jokowi


Media Bangsa - BERUBAHNYA dukungan Ustaz Abdul Somad kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) karena mendukung Joko Widodo, memengaruhi jemaahnya.

Ceramahnya diartikan berbeda, dan justru dianggap sebagai sindiran kepada pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Mirisnya kondisi tersebut terlihat dalam postingan ceramahnya tentang utang, dalam Instagram @ustadzabdulsomad.

UAS, sapaan Ustaz Abdul Somad, memaparkan tentang dosa apabila seseorang berutang.



Dalam tausiahnya, UAS menegaskan hukum berutang dan bagaimana cara melunasinya lewat Surat Al-Baqarah.

Sebab. apabila tidak dilunasi, utang dibawa hingga akhirat dan menjadi penutup amalan apabila tidak dilunasi.

"Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 282: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya," tulis UAS dalam Instagramnya @ustadzabdulsomad, Senin (16/7/2018).

Layaknya tausiah, puluhan ribu jemaah segera menyukai postingannya, ribuan komentar pun dituliskan.

Namun, terdapat sejumlah netizen yang justru berpendapat tausiahnya merupakan sindiran terhadap utang Indonesia yang kini mencapai hampir Rp 9.000 triliun.

Utang periode Januari-Mei 2018 itu terdiri dari Utang Luar Negeri (ULN) sebesar Rp 4.169 triliun, serta utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non lembaga keuangan sebesar Rp 630 triliun, dan lembaga keuangan sebesar Rp 3.850 triliun.

Budiman lewat akun Instagramnya, @budiman_harta_wijaya, mengingatkan agar UAS tidak menyindir, dan mengusulkan agar dapat bertemu langsung dengan Jokowi ataupun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

"Hutang2 itu di tabayun aja jgn disindir melulu disampaikan kemana mana, apa ni demokrasi yg cuman menyindir tanpa mengetahui dri orang yg menanganinya langsung, coba pak UAS minta waktu ketemu pak jokowi buk sri mulyani minta penjelasan, negara ini besar, baru era ini pondasi dbangun lebih moderen bxak skali ditentang," tulisnya.

Budiman menegaskan, pemimpin pilihan UAS belum tentu dapat bekerja sebaik Jokowi.

Budiman pun mengingatkan agar UAS tidak lagi menggunakan kata 'Umat', sebab menurutnya apa yang mendukung Jokowi belum tentu umat UAS.

"Blm tentu pilihan UAS itu lebih bisa menjalankan negara yg besar ini berjalan mulus buktinya aja blm ada contoh yg dkerjain bagus spt oposisi, gagasan yg mau di adu aja blm ada. kluwar kata2x oposisi malah pentingin kepentingan dulu, spa2 menteri nya spt yg dblg sekjen gerindra yg brkunjung ke pks," tulisnya.

"Dan satu lgi penjelesanx ustad soal kata UMAT yg sering di ucapkan oleh bpk bahtiar nasir blm tentu di terima sama Umat yg dukung pak jokowi, apa yg mendukung pak jokowi bukan umat gtu pk ustad, lebih baik kata umat itu dganti kelompok sdah gtu, sering skali sya dengar ceramah beliau mengatakan," sambungnya.

Belum ada tanggapan langsung dari UAS, tetapi adu argumen dalam kolom komentar Instagram UAS kembali terjadi.

Jemaah saling sindir karena beda pilihan dalam Pilpres 2019.

Utang Indonesia Hampir Rp 5.000 Triliun.

Nilai utang Indonesia dianggap relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, bahkan negara maju sekalipun.

Jumlahnya memang terus naik dari tahun ke tahun, namun masih dalam taraf aman.

Direktur Investa Saran Mandiri, perusahaan private equity Indonesia, Hans Kwee mengatakan, utang Indonesia masih lebih rendah dari Amerika Serikat yang lebih dari 100 persen terhadap GDP.

"Kita salah satu yang paling aman di dunia. Di level 28 persen," ujar Hans di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Utang Jepang besarannya 200 persen terhadap GDP. Di Eropa, angkanya juga lebih besar sekitar 80-90 persen terhadap GDP.

Bahkan, Yunani mencapai lebih dari 200 persen. Hans menilai, jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, langkah pemerintah menambah utang bukan suatu hal yang buruk. Asalkan masih di angka yang wajar.

"Jadi kita masiih bisa spending surat utang lebih banyak untuk bangun infrastruktur," kata Hans.

Terkait pelemahan rupiah, Hans menilai angka pelemahannya masih skala aman. Angkanya hanya enam persen.

Menguatnya dollar AS tak hanya berdampak pada Indonesia, tapi negara-negara lain baik di Asia maupun di luarnya. Hans mengatakan, pemerintah hanya perlu memberi ruang bagi pengusaha untuk bisa hedging di pasar.

"Tidak perlu dibesar-besarkan seakan sudah mau Rp 15.000, ekonomi mau roboh. Enggak," kata Hans. Hans mengatakan, current account atau neraca berjalan Indonesia mengalami defisit sejak 2012 saat harga-harga komoditas mulai turun.

Defisit terus terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, pelambatan ekonomi tak hanya terjadi di era Presiden Joko Widodo, tapi pemerintah sebelumnya juga mengalami hal yang sama.

"Penurunan komoditas menyebabkan pengusaha di Indonesia jumlah uangnya melambat," kata dia seperti dikutip Kompas.com.

Seperti diketahui, Utang luar negeri Indonesia kuartal I-2018 tercatat US$ 358,7 miliar atau setara dengan Rp 5.021 triliun (kurs Rp 14.000).

Mengutip data dari statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) periode Mei 2018 utang luar negeri pemerintah kuartal I tercatat US$ 181,13 miliar atau sekitar Rp 2.535,8 triliun.

Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Februari 2018 sebesar US$ 177,85 miliar.

Jumlah ULN Pemerintah pada akhir kuartal I 2018 meningkat US$ 3,8 miliar dari kuartal sebelumnya.

Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penerbitan Global Sukuk sebesar US$ 3 miliar, yang di dalamnya termasuk dalam bentuk Green Bond atau Green Sukuk Framework senilai US$ 1,25 miliar sejalan dengan komitmen pendanaan hijau yang ramah lingkungan.
sumber: tribun

Tidak ada komentar